Salah satu putra paling baik dari tanah Papua, Sepus Marten Fatem, S.Hut., M.Sc., berhasil mencapai gelar doktor LINK ALTERNATIF RGO303 dengan predikat cumlaude dalam bidang ilmu kehutanan di Universitas Universitas Gadjah Mada. Pria yang menjadi pembimbing di Fakultas Kehutanan, Kampus Papua dan menjadi staf ahli Bupati Tambrauw ini berhasil mengungkung pendidikan doktor semasih 3 tahun 8 bulan.
“Lulus dengan predikat cumlaude, dengan begitu promovenduz menjadi doktor ke-94 yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM,” kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Budiadi, S.Hut., M Agr. Sc., selaku penundukan tim pengusut saat membacakan kreasi ujian tersibak promosi doktor di Fakultas Kehutanan, Senin (14/10).
Pemerintah tim promotor, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc., menyampaikan Sepus Marten Fatem memahat gelar akademik teratas dari Fakultas Kehutanan UGM. Oleh karena itu, ia menginginkan ilmu pengetahuan yang didapat bisa digunakan untuk pengambilan kearifan pembangunan di tanah Papua. Setelah ini, Anda bakal banyak merebut tugas berat untuk menyuburkan Papua. Pembangunan Papua mesti dimulai dari segala sisi, ada satu hal yang perlu diingatkan, bangunlah Papua dengan hati nurani untuk membela kepentingan orang asli Papua,” kata Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM ini.
Dalam disertasinya yang berjudul Konstruksi Kabupaten Konservasi Tambrauw: Kontestasi Aktor, Peran Power, Biofisik dan Adapatasi, Sepus Marten Fatem mengungkapkan Tambrauw yaitu kabupaten pemekaran di Kabupaten Papua Barat sejak tahun 2008 dan 2013 dengan luas 11.373,96 km persegi.
Separuh 80 honorarium tata usaha pemerintahan wilayah ini meliputi hutan konservasi dan hutan lindung. Dengan statusnya jika wilayah yang hampir seumumnya hutan lindung dan hutan konservasi, beberapa pola konservasi tradisional alam oleh masyarakat aslil Papua lagi tetap dipertahankan. “Ada lima komune besar atau lima kelompok besar yang sedang memasang kawasan hutan untuk Aturan beberapa letak dijadikan jajahan leluhur maka wajib dijaga,” katanya.
Gagasan kabupaten konservasi, Tuturnya dimaknai jika ihwal pemerintahan mengatur pembangunan berlandaskan pemanfaatan Bersambung-sambung perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
Katanya penundukan kabupaten perlu menolak upaya pertukaran tata kelola andaikata perwujudan implementasi rgo 303 kabupaten konservasi yang mengetengahkan bidang konservasi sekiranya domain pembangunan area selaku kolektif. Kemudian pemkab dan pemda perlu mempromosikan program-program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis unggulan spesifik lokal. “Salah satunya lewat penyusunan fokus implementasi kabupaten konservasi dan pengembangan destinasi wisata semampang daerah esensial pembangunan,” katanya.
Terkecuali itu, ia mencalonkan dilakukan survei kembali rencana pembangunan tata ruang dan wilayah agar metode rasionalisasi kemustajaban hutan dan kawasan dapat memberi dukungan pembangunan kabupaten ini apabila kabupaten konservasi. “Minimal 70 imbalan kawasan lindung Tanah pesisir dan laut tetap dipertahankan,” Menurutnya.
